“Gender and Disability Inclusive Approach to Climate Change: A Dialogue” telah diselenggarakan secara online (2/5) dengan dukungan dari pemerintah Australia melalui KONEKSI dan diimplementasikan oleh ACU Thomas More Law School, AIDRAN, dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Acara ini menghadirkan pemateri ahli yang membahas pendekatan inklusif gender dan disabilitas dalam menghadapi perubahan iklim.
Dalam acara ini, Hari Kurniawan, S.H., Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dr. Vivi Yulaswati dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, dan Marsya Mutmainah dari Indonesian Center for Environmental Law, memberikan pemaparan mendalam tentang dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan di Indonesia. Diskusi ini dipandu oleh Dr. Dina Afrianty, dosen di Thomas More Law School, Australian Catholic University.
Dr. Vivi Yulaswati menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim, termasuk transisi energi dan target net zero emission pada tahun 2060. “Sebetulnya kita punya potensi tumbuh lebih tinggi lagi, sekitar 7%, tetapi tentunya kita harus lebih cleaner. Kita sudah siapkan juga transisi energi, termasuk juga early firing untuk coal-based power plant kita, jadi paling tidak kita tumbuh 6,22% antara 2025-2045, kita bisa menjalankan pertumbuhan ekonomi sambil mencapai net zero emission tadi di tahun 2060 atau lebih cepat,” ujar Dr. Vivi.
Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya mengakui tingkat kerentanan yang berbeda di setiap wilayah dan kelompok masyarakat di Indonesia. Penting untuk mengakui adanya level vulnerability yang berbeda di setiap lingkungan masyarakat dan wilayah yang ada di seluruh Indonesia, dan juga terkait sociological resilience
Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan, menggarisbawahi perlunya kebijakan iklim yang inklusif dan melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan. “Saat ini kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan persoalan perubahan iklim, itu juga tidak sepenuhnya mempertimbangkan keberadaan masyarakat atau kelompok rentan di Indonesia, termasuk kelompok disabilitas maupun perempuan dan masyarakat miskin di sini,” jelasnya.
Hari menambahkan bahwa beragam-beragam disabilitas, banyak yang kemudian tidak paham terkait perubahan iklim. Padahal perubahan iklim justru mengancam disabilitas dan dapat meningkatkan alfabet valensi disabilitas. “Misalnya dengan kondisi teratogen di udara, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang kemudian dulu tidak ada terus kemudian muncul, tapi ini juga akan berakibat pada ketika penyakit-penyakit itu menyebabkan lumpuhnya seseorang atau kemudian menjadi seseorang yang diamputasi, maka ini yang bisa meningkatkan alfabet valensi disabilitas,” pungkasnya.
Marsya Mutmainah dari ICEL menyoroti peran organisasi masyarakat sipil dalam advokasi perubahan iklim yang inklusif. “Masyarakat sipil sebenarnya saat kita berdiskusi tentang perubahan iklim selalu juga melibatkan teman-teman disabilitas seperti dari perhimpunan perkumpulan jiwa sehat kemudian teman-teman HWDI selalu kita berdiskusi bagaimana perubahan iklim ini berdampak,” ungkapnya.
Marsya juga mengatakan bahwa mungkin perlu ada kebijakan dengan tipe pendekatan bottom-up, tidak hanya top-down, yang membuat masyarakat memberikan solusi dari fenomena-fenomena yang mereka alami berkaitan dengan perentanannya dan modalitasnya masing-masing.
“Bahkan mungkin praktik-praktik tradisional yang mereka lakukan bisa juga membantu dalam pencapaian penurunan emisi yang menjadi kewajiban bagi negara-negara pihak Paris Agreement dan UNFCCC seperti itu yang sekarang ada di dalam NDC,” paparnya.
Diskusi ini merupakan bagian dari upaya untuk mengadvokasi dan meningkatkan kesadaran akan perubahan iklim, dampaknya, siapa yang terdampak, dan bagaimana pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dan Interseksionalitas membantu merumuskan kebijakan yang inklusif dalam merespon perubahan iklim.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok rentan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat melindungi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.