https://youtu.be/v2n0nPoQ1VM Jum’at, 30 April 2021 lalu, Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, dan Jaringan Kawal Jateng Inklusi (Jangkajati) dengan dukungan Knowledge Sector Initiatives (KSI) menyelenggarakan seminar daring berjudul “Peran Ombudsman dalam Monitoring Pemenuhan…
Read More Diskusi Peran Ombudsman dalam Monitoring Pemenuhan Hak Difabel
Download File PDF Download File Word Seminar-seminar berbasis Online tidak menguntungkan seluruh pihak. Hal ini karena banyak penyelenggara yang tidak mengedepankan pentingnya membuat suasana seminar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, berbagai hambatan dialami penyandang…
Pada 5 Oktober 2020, DPR dan Presiden resmi menyepakati untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja dibentuk di tengah penolakan besar dari masyarakat. Penyandang Disabilitas, sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara Indonesia, memiliki kedudukan yang setara untuk menyatakan sikap karena UU ini juga akan mengikat para penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas termasuk salah satu kelompok rentan yang paling terdampak Covid-19. Dampak tersebut terlihat dalam banyak aspek, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Pandemi memperparah keadaan penyandang disabilitas yang memang kesulitan meskipun di masa sebelum pandemi. Dalam usaha menanggulangi kesulitan di masa pandemi pun kebijakan-kebijakan struktural dan praktiknya masih belum terkategori inklusif bagi penyandang disabilitas.
Teman-teman pemuda dan pemudi dengan disabilitas merefleksikan pengertian mereka tentang kemerdekaan. Tentu pengertian tersebut berdasar pengalaman dan pemahaman mereka. Apa kata mereka?
