Gedung Ombudsman

Diskusi Peran Ombudsman dalam Monitoring Pemenuhan Hak Difabel

https://youtu.be/v2n0nPoQ1VM Jum’at, 30 April 2021 lalu, Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, dan Jaringan Kawal Jateng Inklusi (Jangkajati) dengan dukungan Knowledge Sector Initiatives (KSI) menyelenggarakan seminar daring berjudul “Peran Ombudsman dalam Monitoring Pemenuhan…

Pernyataan Sikap Organisasi Penyandang Disabilitas terkait UU Cipta Kerja

Pada 5 Oktober 2020, DPR dan Presiden resmi menyepakati untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja dibentuk di tengah penolakan besar dari masyarakat. Penyandang Disabilitas, sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara Indonesia, memiliki kedudukan yang setara untuk menyatakan sikap karena UU ini juga akan mengikat para penyandang disabilitas.

Respon Pemerintah Indonesia dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas Selama Pandemi Covid-19

Penyandang disabilitas termasuk salah satu kelompok rentan yang paling terdampak Covid-19. Dampak tersebut terlihat dalam banyak aspek, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Pandemi memperparah keadaan penyandang disabilitas yang memang kesulitan meskipun di masa sebelum pandemi. Dalam usaha menanggulangi kesulitan di masa pandemi pun kebijakan-kebijakan struktural dan praktiknya masih belum terkategori inklusif bagi penyandang disabilitas.